Oleh *Sachin V. Gopalan
Jakarta, 12 Agustus 2026 — Setelah kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 6–8 Juli 2026, hubungan Indonesia dan India memasuki momentum baru yang semakin menegaskan eratnya Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara. Pertemuan PM Modi dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta membahas berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, teknologi digital, energi, kesehatan, hingga kerja sama maritim dan budaya. Momentum tersebut juga memperlihatkan bagaimana kedua negara terus melihat pembangunan nasional dan transformasi ekonomi sebagai bagian penting dari kerja sama jangka panjang.
Dalam konteks itulah, perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 perlu dilihat bukan hanya melalui kebijakan yang menghasilkan dampak langsung, tetapi juga melalui keberanian untuk membangun institusi dan sistem yang manfaatnya mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian.
Sejarah memiliki kebiasaan yang menarik dalam menulis ulang kesan pertama.
Program-program nasional yang kini kita rayakan sebagai tonggak pembangunan jarang mendapatkan sambutan yang sepenuhnya positif ketika pertama kali dimulai. Lebih sering, program-program tersebut hadir di tengah skeptisisme, oposisi politik, dan sorotan yang tidak henti-hentinya. Surat kabar memberitakan kegagalan-kegagalan awal. Birokrasi kesulitan beradaptasi. Anggaran melampaui perkiraan. Masyarakat mempertanyakan apakah janji yang ditawarkan sepadan dengan gangguan yang ditimbulkan. Bagi mereka yang hidup di tengah proses tersebut, keberhasilan sering kali terlihat masih jauh dan penuh ketidakpastian.
Baru setelah melihatnya dari perspektif sejarah, berbagai inisiatif tersebut kemudian dipandang sebagai titik balik.
Program perumahan publik Singapura merupakan salah satu contohnya. Program tersebut mengubah sebuah negara yang sebelumnya didominasi permukiman padat menjadi negara dengan salah satu sistem perumahan publik paling sukses di dunia. Saat ini, Housing and Development Board Singapura dipandang sebagai salah satu institusi perumahan publik paling berhasil di dunia. Namun pada tahun-tahun awalnya, pembebasan lahan secara wajib, pembangunan kembali kawasan perkotaan secara cepat, serta komitmen finansial yang sangat besar menuai kritik dari pihak-pihak yang mempertanyakan skala dan kecepatan ambisi pemerintah.
India menawarkan contoh lain yang menarik. Program seperti Aadhaar, Unified Payments Interface atau UPI, Goods and Services Tax, Jan Dhan untuk inklusi keuangan, dan Mid-Day Meal Scheme semuanya menghadapi berbagai kekhawatiran, mulai dari kompleksitas administratif dan kegagalan implementasi hingga persoalan biaya dan tata kelola. Saat ini, Aadhaar telah menjadi platform identitas digital terbesar di dunia, UPI menjadi salah satu rujukan global dalam sistem pembayaran instan, dan Digital Public Infrastructure India semakin banyak dipelajari sebagai model pembangunan digital yang inklusif.
Tidak satu pun dari program tersebut berhasil karena semuanya sempurna sejak awal. Mereka berhasil karena pemerintah terus memperbaikinya sembari tetap berkomitmen pada tujuan yang lebih besar.
Pengalaman Indonesia sendiri menunjukkan pola yang serupa. BPJS Kesehatan menghadapi berbagai persoalan operasional dan kekhawatiran terkait pendanaan pada masa awalnya. QRIS mengharuskan bank, pelaku usaha, dan konsumen beradaptasi dengan ekosistem pembayaran baru. Pembangunan jalan tol berskala besar juga sempat memunculkan pertanyaan mengenai biaya dan prioritas. Bahkan desentralisasi setelah Reformasi pernah dipandang sebagai eksperimen yang ambisius dan penuh ketidakpastian.
Kini, tidak banyak yang berpendapat bahwa inisiatif-inisiatif tersebut seharusnya tidak pernah dicoba. Program-program tersebut menjadi bagian dari lanskap kelembagaan Indonesia karena disempurnakan melalui bertahun-tahun implementasi, investasi, dan pembelajaran.
Dengan latar belakang sejarah tersebut, program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto perlu dinilai dalam perspektif yang sama. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Merah Putih, Danantara, serta berbagai inisiatif nasional lainnya merupakan upaya yang sangat ambisius untuk mengubah arah pembangunan Indonesia.
Nutrisi, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi berbasis desa, investasi strategis, industrialisasi, dan infrastruktur bukanlah proyek politik jangka pendek. Semuanya merupakan investasi antargenerasi yang ditujukan untuk memperkuat fondasi Indonesia Emas 2045.
Skala agenda pemecahan masalah ini mudah terlewatkan di tengah perdebatan politik sehari-hari. Buku Problem Solver, yang baru diterbitkan dan ditulis oleh Dirgayuza Setiawan, Muhammad Qodari, dan Agung Gumilar Saputra, mengidentifikasi 108 tantangan nasional yang menurut para penulis telah ditangani selama 18 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Tantangan tersebut mencakup pangan, energi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, industrialisasi, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, pertahanan, dan diplomasi.
Setiap kebijakan dapat dan memang seharusnya diperdebatkan. Tidak semua intervensi akan berjalan persis seperti yang direncanakan, dan beberapa di antaranya tentu akan membutuhkan koreksi yang signifikan. Namun jika dilihat secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan sebuah pemerintahan yang berupaya melakukan intervensi struktural terhadap rentang tantangan nasional yang sangat luas. Ambisi sebesar itu secara alami akan menarik perhatian publik yang sangat besar.
Ketika sebuah program berjalan dalam skala nasional, bahkan kegagalan implementasi yang relatif kecil dapat terlihat sangat jelas. Gangguan logistik di satu wilayah, keterlambatan pengadaan, ketidakkonsistenan pelaksanaan di daerah, atau persoalan tata kelola dapat dengan cepat mendominasi pemberitaan dan membentuk persepsi publik. Dalam lingkungan media digital saat ini, kegagalan pada tahap awal sering mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan jutaan makanan, transaksi, atau layanan yang berhasil diberikan setiap hari.
Hal tersebut seharusnya tidak mengejutkan. Reformasi berskala besar selalu menghadapi kompleksitas dalam mengelola negara dengan lebih dari 280 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau. Tidak ada proyek percontohan yang sepenuhnya mampu mensimulasikan implementasi secara nasional.
Karena itu, ujian kepemimpinan yang sebenarnya bukanlah menghindari setiap tantangan operasional, melainkan bagaimana merespons tantangan tersebut secara cepat, transparan, dan dengan kemauan untuk terus melakukan perbaikan.
Perbedaan ini penting.
Kritik memainkan peran penting dalam demokrasi yang sehat. Pengawasan publik memperkuat institusi, mengidentifikasi kelemahan, dan memastikan pemerintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Kritik yang konstruktif karena itu harus diterima, bukan ditolak.
Namun kritik akan memberikan manfaat terbaik bagi bangsa apabila mampu membedakan antara kelemahan dalam implementasi dan kelemahan dalam visi. Memperbaiki pelaksanaan sangat berbeda dengan meninggalkan tujuan secara keseluruhan.
MBG dan Investasi pada Modal Manusia
Pertimbangkan MBG. Hampir tidak ada yang akan menyangkal pentingnya meningkatkan nutrisi anak, mengurangi stunting, dan berinvestasi pada generasi masa depan yang lebih sehat. Nutrisi selama masa kanak-kanak memengaruhi hasil pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan potensi ekonomi dalam jangka panjang. Negara-negara yang sejak dini berinvestasi pada nutrisi anak tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat modal manusia mereka di masa depan.
Indonesia sedang mencoba melakukan hal serupa dalam skala yang luar biasa besar. Karena itu, tantangannya bukan apakah tujuan tersebut layak diperjuangkan, melainkan apakah implementasinya dapat terus diperbaiki seiring dengan perluasan program.
Logistik yang lebih baik, jaminan kualitas yang lebih kuat, pemantauan yang lebih efektif, serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah bukanlah argumen untuk menolak MBG. Justru faktor-faktor tersebut akan menentukan apakah program tersebut berhasil.
Pada saat yang sama, MBG tidak seharusnya hanya dipandang sebagai program kesejahteraan sosial. Dalam skala yang memadai, penyediaan makanan bagi jutaan masyarakat Indonesia dapat menciptakan permintaan di sektor pertanian, susu, peternakan, perikanan, pengolahan makanan, logistik, dan usaha desa.
Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional, sementara pemerintah telah menetapkan target untuk meningkatkan produksi susu domestik sebesar 900.000 ton pada 2029 melalui impor bibit ternak dan dukungan investasi.
Jika hubungan antara nutrisi dan produksi domestik tersebut dikelola dengan baik, MBG dapat menciptakan sebuah lingkaran yang saling memperkuat: meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong investasi, lapangan kerja di pedesaan, dan rantai pasok lokal.
Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Inklusif
Prinsip yang sama berlaku bagi Koperasi Merah Putih. Gerakan koperasi di berbagai belahan dunia telah memainkan peran penting dalam membangun ekonomi yang inklusif.
Amul di India mengubah jutaan peternak sapi perah skala kecil menjadi bagian dari salah satu koperasi susu terbesar di dunia. Fonterra di Selandia Baru berkembang menjadi kekuatan besar dalam sektor pertanian global melalui kepemilikan koperasi. Mondragón di Spanyol menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki pekerja dapat bersaing secara internasional sekaligus mempertahankan akar komunitas yang kuat.
Ambisi Indonesia sangat besar. Pembentukan 83.371 Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan skala tersebut. Hingga April 2026, sebanyak 5.000 gerai telah dibangun, dengan target mencapai 30.000 gerai pada Agustus.
Angka sebesar itu sendiri seharusnya membantu kita memahami tantangan implementasinya. Membangun beberapa ratus koperasi yang berhasil merupakan satu hal. Mencoba membangun institusi ekonomi yang menjangkau puluhan ribu komunitas di seluruh nusantara merupakan hal yang sama sekali berbeda.
Signifikansi Koperasi Merah Putih pada akhirnya mungkin tidak hanya terletak pada jumlah koperasi yang berhasil dibentuk, tetapi pada hambatan ekonomi yang dapat mereka bantu atasi.
Distribusi pupuk menjadi salah satu contoh. Sistem yang sebelumnya diatur oleh 145 regulasi, termasuk 23 Peraturan Pemerintah dan enam Peraturan Presiden, telah disederhanakan menjadi satu Peraturan Presiden yang ditujukan untuk memungkinkan distribusi yang lebih langsung dari Pupuk Indonesia kepada pengecer dan petani.
Hal ini menunjukkan sebuah poin penting mengenai reformasi. Pemerintahan yang berani tidak selalu berarti menciptakan pemerintahan yang lebih besar. Terkadang transformasi justru muncul dari hal sebaliknya: menyederhanakan birokrasi, menghapus regulasi yang menghambat pelaksanaan, memaksa berbagai institusi untuk berkoordinasi, dan akhirnya mengambil keputusan yang selama bertahun-tahun ditunda.
Beberapa indikator awal di sektor pertanian juga patut diperhatikan. Kombinasi kenaikan harga pembelian pemerintah untuk beras, dukungan irigasi, dan reformasi pupuk dikaitkan dengan Indeks Kesejahteraan Petani yang mencapai sekitar 125 pada 2026, yang dalam buku tersebut disebut sebagai level tertinggi dalam 34 tahun.
Cadangan beras pemerintah juga dilaporkan mencapai 5 juta ton pada April 2026, level tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Inilah jenis hasil yang pada akhirnya harus menjadi ukuran keberhasilan program-program ambisius, bukan sekadar pengumuman yang menyertai peluncurannya, tetapi apakah program tersebut secara terukur meningkatkan ketahanan nasional dan kehidupan masyarakat.
Prinsip yang sama juga berlaku di sektor perikanan. Rencana pemerintah untuk menyediakan 4.582 kapal penangkap ikan modern menargetkan produksi sekitar 2,3 juta ton ikan per tahun, dapat melibatkan sekitar 30 galangan kapal dalam negeri, dan berpotensi menciptakan 600.000 lapangan kerja.
Apakah seluruh target tersebut pada akhirnya dapat tercapai masih harus dilihat. Namun inilah tepatnya skala pemikiran yang dimaksud dengan pembangunan bangsa: menyelesaikan persoalan perikanan sekaligus memperkuat industri galangan kapal, lapangan kerja, ketahanan pangan, ekspor, dan perekonomian pesisir.
Danantara dan Perspektif Jangka Panjang
Danantara juga seharusnya dilihat melalui perspektif jangka panjang yang sama.
Hampir setiap lembaga investasi berdaulat yang berhasil, mulai dari Temasek dan GIC di Singapura hingga Khazanah Nasional di Malaysia dan Mubadala di Abu Dhabi, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kerangka tata kelola, kepercayaan publik, dan disiplin investasi.
Tidak ada satu pun yang muncul dalam semalam sebagai institusi yang dihormati secara global. Kredibilitas mereka diperoleh melalui pengelolaan profesional, transparansi, dan kinerja yang konsisten dari waktu ke waktu.
Ambisi Indonesia dalam membangun lembaga investasi berdaulat harus dinilai dengan standar yang sama. Tujuannya bukanlah mencapai kesempurnaan pada tahun pertama, melainkan membangun kematangan institusi secara bertahap melalui tata kelola yang kuat, pengawasan independen, dan akuntabilitas jangka panjang.
Lebih penting lagi, relevansi Danantara pada akhirnya harus diukur bukan hanya dari besarnya aset yang dikelola, tetapi dari apakah aset tersebut dapat membantu menyelesaikan persoalan ekonomi strategis.
Rencana untuk meningkatkan produksi susu domestik dan memodernisasi sektor peternakan menunjukkan potensi peran modal investasi nasional dalam mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.
Perbedaan tersebut penting.
Pembangunan bangsa bukan sekadar tentang mengeluarkan lebih banyak uang. Pembangunan bangsa adalah tentang menyelesaikan masalah.
Terkadang hal tersebut membutuhkan penciptaan sebuah institusi. Terkadang membutuhkan infrastruktur. Terkadang membutuhkan pengerahan modal dalam skala yang sangat besar. Namun terkadang, yang dibutuhkan justru sesuatu yang jauh lebih sederhana: mengubah sebuah regulasi, menghilangkan hambatan, menghubungkan institusi yang sebelumnya bekerja dalam silo, atau memberikan kewenangan kepada seseorang untuk akhirnya mengambil keputusan.
Keberanian untuk Membangun Harus Disertai Keberanian untuk Mengoreksi
Pada akhirnya, percakapan mengenai reformasi tidak seharusnya berpusat pada apakah kebijakan ambisius akan menghadapi kesulitan. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua reformasi besar memang mengalaminya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pemerintah memiliki disiplin untuk belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri tanpa kehilangan fokus terhadap tujuan yang lebih besar.
Di sinilah para pendukung program-program ambisius juga harus menerima prinsip yang sama pentingnya: waktu tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kinerja yang buruk.
Memberikan waktu bagi program transformatif untuk berkembang bukan berarti memberikan kekebalan terhadap pengawasan. Justru sebaliknya. Semakin besar ambisinya dan semakin besar sumber daya publik yang digunakan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi, hasil yang terukur, pengelolaan profesional, dan akuntabilitas.
Karena itu, respons yang tepat terhadap kegagalan implementasi bukanlah kecaman secara refleks maupun pembelaan tanpa pertanyaan. Respons yang tepat adalah koreksi.
Jika sistem keamanan pangan dalam MBG tidak memadai, perkuat. Jika sebuah koperasi dikelola dengan buruk, perbaiki tata kelolanya. Jika sebuah institusi investasi belum memiliki transparansi yang cukup, tuntut transparansi yang lebih besar. Jika birokrasi menghambat petani mendapatkan pupuk, sederhanakan birokrasi tersebut. Jika sebuah kebijakan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, ubah kebijakan tersebut.
Keberanian untuk membangun harus disertai dengan keberanian untuk mengoreksi.
Saat Indonesia bergerak menuju Indonesia Emas 2045, negara ini membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan bertahap. Indonesia membutuhkan investasi besar pada sumber daya manusia, institusi yang lebih kuat, infrastruktur modern, kemampuan teknologi, ketahanan pangan dan energi, kapasitas industri, serta inklusi ekonomi.
Transformasi tersebut secara alami membutuhkan keberanian politik karena manfaat terbesarnya sering kali baru dirasakan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, setelah pertama kali dirancang.
Mungkin di situlah letak paradoks pembangunan bangsa.
Para pemimpin yang berpikir paling jauh ke masa depan sering kali menerima kritik paling keras pada masa kini. Program-program mereka dinilai sebelum memiliki waktu yang cukup untuk berkembang, sementara keberhasilannya baru terlihat setelah institusi berevolusi, sistem membaik, dan generasi berikutnya menikmati manfaat dari keputusan yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya.
Namun sejarah jarang memberikan penghargaan kepada pemerintah hanya karena mereka mengumumkan gagasan-gagasan ambisius.
Sejarah memberikan penghargaan kepada mereka yang mampu mengubah ambisi menjadi institusi, institusi menjadi pelaksanaan, dan pelaksanaan menjadi peningkatan yang terukur dalam kehidupan masyarakat.
Sejarah juga memberikan penghargaan kepada pemerintah yang tetap berkomitmen terhadap reformasi sulit sambil menerima kritik konstruktif dengan kerendahan hati, memperbaiki kesalahan secara cepat, dan menyempurnakan kebijakan dengan disiplin.
Pada akhirnya, itulah standar yang seharusnya digunakan untuk menilai reformasi ambisius saat ini.
Bukan apakah setiap solusi sudah sempurna ketika pertama kali dimulai. Bukan pula apakah setiap target dapat dicapai secara langsung.
Melainkan apakah Indonesia menjadi lebih kuat karena ada seseorang yang memiliki keberanian untuk menghadapi persoalan-persoalan yang selama ini dianggap terlalu sulit untuk diselesaikan.
Indonesia Emas 2045 tidak akan dibangun melalui program-program yang sempurna. Indonesia Emas 2045 akan dibangun melalui keberanian untuk mengejar gagasan-gagasan ambisius, disiplin untuk mengukur hasilnya, kerendahan hati untuk memperbaiki kelemahannya, dan kesabaran kolektif untuk memahami bahwa pembangunan bangsa tidak diukur melalui siklus pemberitaan politik, melainkan melalui generasi.
*Sachin V. Gopalan adalah Founder dan CEO Indonesia Economic Forum (IEF), sebuah platform yang dikelola oleh PT Chairos International Ventures yang mempertemukan para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, investor, dan pemikir untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan jangka panjang. Ia menulis mengenai kebijakan ekonomi, transformasi digital, kewirausahaan, serta peran Indonesia yang terus berkembang dalam perekonomian regional dan global.
Artikel ini juga tayang di vritimes
