Per 29 September 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP sebanyak 161.746 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp20,139 triliun.Melalui audiensi ini, BP Tapera dan Kementerian Kehutanan diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dalam penyampaian informasi program KPR Subsidi FLPP, sehingga semakin banyak pegawai yang memenuhi kriteria dapat memperoleh kesempatan untuk mewujudkan kepemilikan rumah pertama.
Jakarta, 29 September 2026 – Badan Pengelola Tabungan
Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan audiensi bersama Kementerian Kehutanan
dalam rangka memperkuat sinergi serta menyosialisasikan program Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
yang ditujukan bagi pegawai Kementerian Kehutanan yang belum memiliki rumah.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Deputi Komisioner Bidang
Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, bersama Sekretaris Jenderal
Kementerian Kehutanan, Mahfudz. Pertemuan ini menjadi momentum untuk
memperkenalkan program KPR Subsidi FLPP sekaligus membuka peluang kolaborasi
dalam penyampaian informasi program perumahan bagi pegawai di lingkungan
Kementerian Kehutanan.
Dalam kesempatan tersebut, Sid Herdi Kusuma menyampaikan
bahwa BP Tapera memiliki mandat untuk mendukung penyediaan pembiayaan perumahan
melalui program KPR Subsidi FLPP sebagai salah satu upaya membantu masyarakat
memiliki rumah pertama.
“Program KPR Subsidi FLPP hadir sebagai solusi bagi
masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang terjangkau.
Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh kemudahan berupa angsuran yang
ringan, uang muka terjangkau, serta rumah yang layak huni,” ujar Sid Herdi
Kusuma.
Sid menjelaskan, KPR
Sejahtera FLPP dirancang untuk menjawab tantangan masyarakat dalam memiliki
rumah, seperti meningkatnya harga rumah, tingginya suku bunga, uang muka, serta
biaya administrasi. Program ini memberikan sejumlah kemudahan, antara lain bunga
tetap sepanjang tenor, cicilan tetap hingga lunas, serta tenor pembiayaan
hingga 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam audiensi tersebut, BP Tapera menyampaikan bahwa
program KPR FLPP dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan perumahan bagi
pegawai Kementerian Kehutanan yang belum memiliki rumah, termasuk pegawai
dengan status PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu yang memenuhi ketentuan
sebagai penerima manfaat.
“Kami ingin membuka akses informasi seluas-luasnya agar
pegawai Kementerian Kehutanan yang belum memiliki rumah dapat mengetahui
manfaat program KPR FLPP dan kesempatan untuk memiliki rumah pertama melalui
skema pembiayaan subsidi,” tambah Sid. Program KPR Subsidi FLPP diperuntukkan
bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, di antaranya belum memiliki rumah,
belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, serta memiliki penghasilan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Mahfudz menyambut baik langkah BP Tapera
dalam menyampaikan informasi mengenai program KPR Subsidi FLPP sebagai salah
satu upaya memperluas akses pembiayaan perumahan.“Program KPR Subsidi FLPP
menjadi salah satu peluang bagi pegawai yang belum memiliki rumah untuk
mendapatkan informasi mengenai akses pembiayaan perumahan. Sinergi dan
koordinasi diperlukan agar informasi program ini dapat tersampaikan kepada
pegawai yang membutuhkan,” ujar Mahfudz.
Per 29 September 2026, BP Tapera mencatat realisasi
penyaluran FLPP sebanyak 161.746 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp20,139
triliun.Melalui audiensi ini, BP Tapera dan Kementerian Kehutanan diharapkan
dapat terus memperkuat koordinasi dalam penyampaian informasi program KPR
Subsidi FLPP, sehingga semakin banyak pegawai yang memenuhi kriteria dapat
memperoleh kesempatan untuk mewujudkan kepemilikan rumah pertama.
Artikel ini juga tayang di vritimes
